Takalar // Batasnews – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Takalar kembali mendapatkan sorotan tajam terkait kinerjanya dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024. Kritik kali ini datang dari Ketua DPD Gelora Takalar, Jusalim, setelah Bawaslu Takalar memberikan jawaban terbaru mengenai laporan terkait ujaran kebencian dan kampanye hitam yang dilontarkan oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon DM-HHY, H. Bur, dalam kampanye akbar pada 23 November lalu. Pernyataan tersebut dinilai tidak memiliki kaitan langsung dengan Pilkada Takalar dan menuai kritik keras dari berbagai pihak.

Dalam pernyataannya, Jusalim mengungkapkan kekecewaannya terhadap Bawaslu Takalar yang dianggap tidak kompeten dan gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Menurutnya, lembaga pengawas pemilu ini justru menjadi beban negara, dengan penggunaan anggaran yang tidak memberikan dampak signifikan. “Bawaslu Takalar hanya menghabiskan uang negara tanpa ada hasil konkret dalam pengawasan Pilkada 2024. Mereka tidak memahami aturan yang ada,” ujarnya.

Jusalim menambahkan, Bawaslu Takalar sudah sepatutnya dievaluasi dan diberhentikan karena dianggap tidak kompeten serta memiliki cacat integritas. “Jika Bawaslu Takalar terus seperti ini, maka tidak ada lagi kepercayaan publik terhadap mereka. Kami menilai sudah saatnya mereka diberhentikan,” tegasnya.

Kritik tersebut semakin keras setelah Bawaslu Takalar menyatakan bahwa pernyataan H. Bur dalam acara kampanye akbar tersebut tidak terbukti memiliki kaitan langsung dengan Pemilihan Kepala Daerah Takalar. Banyak pihak yang menilai keputusan tersebut menunjukkan ketidakmampuan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan dengan baik, terutama dalam menangani isu-isu sensitif yang dapat memengaruhi jalannya demokrasi.

Mantan Ketua Komisioner KPUD Takalar juga menegaskan bahwa pernyataan H. Bur di acara kampanye jelas terkait dengan Pilkada, dan seharusnya menjadi perhatian serius dari Bawaslu.

Kritik ini semakin memperburuk citra Bawaslu Takalar di mata publik. Sejumlah pihak juga menuntut agar Bawaslu lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada 2024 dan tidak hanya berfokus pada prosedur administrasi tanpa melihat dampak pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Dengan berbagai sorotan yang terus mengemuka, nasib Bawaslu Takalar semakin terancam. Para pengamat politik pun berharap agar lembaga ini segera melakukan introspeksi dan meningkatkan kinerjanya demi terciptanya Pemilu yang adil dan bersih.

#Acil